Embedded Files
Hubungi melalui pesan
Berkarir sebagai praktisi hukum sejak tahun 2008, menjadikan Benny Hutabarat lebih matang dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapi.
"Memberikan bantuan dan pelayanan jasa hukum di bidang litigasi maupun non litigasi yang terbaik bagi klien dan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku dan kode etik profesi advokat"
- Benny Hutabarat -
Pengalaman selama lebih dari 15 tahun, mengajarkan bahwa komunikasi dua arah dan hati nurani yang baik terbukti efektif memberikan hasil terbaik untuk klien.
Benny Hutabarat berpengalaman dalam menangani sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan Pilkada) di Mahkamah Konstitusi
---
Pada bulan Juli tahun 2014, Benny Hutabarat menjadi Kuasa Hukum Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XII/2014, tergabung dalam TIM HUKUM JOKOWI-JK
---
Pada tahun 2019 dipercaya untuk menjadi bagian dari Tim Hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mewakili Calon Legeslatif yang berperkara di sengketa internal Partai maupun dalam sengketa Eksternal Partai di Mahkamah Konstitusi, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
---
Pada Tahun 2020 menjadi pengurus Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
---
Pada tahun 2020 mewakili Calon Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon serta perkara lainnya sebagai Pihak Terkait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, salah satu perkara yang ditangani perkara nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021
---
Pada tahun 2020 menjadi Tim Hukum yang ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam permasalahan “HAK JAWAB, KOREKSI DAN BANTAHAN PDI PERJUANGAN” ke Media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pers
---
Terlibat dalam Tim Hukum Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, Melaporkan Rocky Gerung Ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Berita Antara, Rabu 2 Agustus 2023
---
Layanan yang ditawarkan Benny Hutabarat berupa bantuan hukum dan pelayanan jasa hukum di bidang Litigasi maupun Non-Litigasi yang terbaik bagi klien khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan kode etik profesi advokat
Mengajukan Permohonan dalam sengeketa Internal maupun External Pemilihan Anggota Legislatif ke Mahkamah Partai serta ke Mahkamah Konstitusi;
Mewakili Calon Anggota Legislatif dalam perkara di Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sera Pengadilan Tata Usaha Negara;
Mendapingi Calon Anggota Legislatif dalam proses pendaftaran sampai dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Mengajukan Permohonan atau memberikan tangkisan dalam sengeketa Perselihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagai Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi.
Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Arbiterase
Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial.
Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ KPU Kota.
Salah satu ajang pesta demokrasi, yakni Pemilu, perhelatannya akan segera dimulai. Berbondong-bondong orang mendaftarkan diri sebagai calon dari Peserta Pemilu.
Terstruktur, sistematis, dan masif merupakan suatu ungkapan yang digunakan terhadap suatu Pelanggaran Administratif Pemilu.
Obor semangat demokrasi sudah menyala. Perhelatan Pemilu-pun akan segera diselenggarakan. Strategi demi strategi untuk meraih simpatik masyarakat pun sudah disusun. Hal ini lumrah dilaksanakan dan dikenal dengan istilah Kampanye Pemilu.
Page updated
Google Sites
Report abuse