PELANGGARAN PEMILU

Rabu, 25 Oktober 2023

Penulis: Benny Hutabarat

Salah satu ajang pesta demokrasi, yakni Pemilu, perhelatannya akan segera dimulai. Berbondong-bondong orang mendaftarkan diri sebagai calon dari Peserta Pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, biasa disebut sebagai Luberjurdil.

Lantas, siapa saja yang dapat menjadi Peserta Pemilu? Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tentunya, agar tercipta suatu kondisi Pemilu yang Luberjurdil, maka perlu dibuat suatu aturan yang dapat menjaga segala proses Pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Negara telah merumuskan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu Pelanggaran Pemilu. Secara prinsip, Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Adapun Pelanggaran Pemilu meliputi;

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Merupakan suatu pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu

2. Pelanggaran Administratif Pemilu

Merupakan suatu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

3. Tindak Pidana Pemilu

Merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

Referensi:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum