Profil
Embedded Files
Hubungi melalui pesan
Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 1982, diangkat menjadi advokat sejak tahun 2008, alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia (UKI Jakarta), lulus tahun 2004, sejak lulus kuliah memulai karir sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada:
Kantor Hukum Pilipus, Kusnadi & Laudin (PKL) Jakarta Pusat. Sejak 1 Mei 2005 sampai dengan tahun 2007;
Maret 2014 Sebagai Tim Hukum Badan Pemenangan Pemilihan Umum Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
April 2014 Sebagai Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi;
Juli 2014 Tim Hukum Jokowi-JK (Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) 2014, Mewakili Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Di Mahkamah Konstitusi;
Tim Hukum Perkara Basuki Tjahaya Purnama (Ahok);
Tim Hukum Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
Anggota Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta;
Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Kepala Daerah Tahun 2019 di Internal dan Mahkamah Konstitusi;
Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Terkait “Hak Jawab, Koreksi dan Bantahan PDI PERJUANGAN”;
Pengurus Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
Mewakili Calon Kepala Daerah Perseliisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi;
Tim Hukum Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) terkait "Dugaan Ujaran Kebencian" yang dilakukan Rocky Gerung ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Berita Antara, Rabu 2 Agustus 2023.
Pengalaman dalam menangani perkara yang sudah bervariasi di dunia praktik hukum menjadikan Benny Hutabarat lebih matang dan berpengalaman dalam menyelasikan perkara yang dihadapi klien. Selain itu pengalaman kolaborasi dalam penanganan perkara dengan kantor hukum lain menambah wawasan baru, sehingga hal itu membuat Benny Hutabarat menjadi pribadi yang handal.
Benny Hutabarat telah menangani berbagai perkara yang cukup bervariasi, tidak hanya persoalan perdata, pidana, maupun tata usaha negara, namun juga meliputi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, baik itu calon Kepala Daerah, calon anggota Legislatif maupun Dewan Perwakilan Daerah, Pengujian Undang-undang (Judicial Review), termasuk perkara-perkara Perdata Niaga, baik itu Kepailitan, Merek, Paten dan Desain Industri pada Pengadilan-Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia.
Pada Bulan Juli 2014 menjadi Kuasa Hukum Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XII/2014, tergabung dalam TIM HUKUM JOKOWI-JK.
Benny Hutabarat ditahun 2019 juga dipercaya sebagai Tim Hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mewakili Calon Legeslatif yang berperkara di sengketa internal Parta maupun dalam sengketa Eksternal di Mahkamah Konstitusi mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Pada tahun 2020 mewakili Calon Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon serta perkara lainnya sebagai Pihak Terkait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, salah satu perkara yang ditangani perkara nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021
Pada Tahun 2020 menjadi pengurus Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuang, serta terlibat dalam Tim Hukum Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, Melaporkan Rocky Gerung Ke Bareskrim, Berita Antara, Rabu 2 Agustus 2023.
Menjadi Tim Hukum yang ditunjuk DPP PDI Perjuangan dalam permasalahan “HAK JAWAB, KOREKSI DAN BANTAHAN PDI PERJUANGAN” ke Media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pers, Tahun 2020.
Page updated
Google Sites
Report abuse