SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA SELAMA MASA KAMPANYE 

Kamis, 1 Februari 2024

Penulis: Benny Hutabarat - Advokat

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang;

1. membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye;

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) 

Yang dimaksud sebagai pejabat negara diantaranya:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

5. Ketua, wakil ketua, ketua muda  dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

6. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;

7. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

8. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;

9. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;

10. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;

11. Kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

12. Gubernur dan wakil gubernur;

13. Bupati/ walikota dan wakil bupati/wakil walikota ;

14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

15. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;

16. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc

17. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

18. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

19. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

20. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

21. Menteri dan pejabat setingkat menteri;

22. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Referensi

• Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

• Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara