PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PIHAK LAINNYA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

Senin, 22 Januari 2024

Penulis: Benny Hutabarat - Advokat

Kampanye Pemilihan Umum (“Pemilu”) adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu yang meliputi;

1. pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;

2. materi Kampanye Pemilu; dan

3. pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan metode Kampanye Pemilu tidak mengikutsertakan; Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; aparatur sipil negara; prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah Kampanye. Larangan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan Masyarakat.

Referensi;

• Pasal 1 angka 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023

• Pasal 3 ayat (1) juncto ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023

• Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023

• Pasal 19 ayat (2) huruf c juncto ayat 3 juncto ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023