PENGAWASAN PADA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM   

Selasa, 26 Desember 2023

Penulis: Benny Hutabarat - Advokat

Salah satu yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut sebagai “Bawaslu”) adalah melakukan Pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.  Bawaslu memastikan Pelaksanaan Kampanye dan/ atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan, diantaranya:

• ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

• gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

• direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;

• pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

• aparatur sipil negara;

• anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• kepala desa;

• perangkat desa;

• anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

• warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pelanggaran terhadap beberapa larangan ini, merupakan tindak pidana pemilu.

Referensi: 

Pasal 6 ayat (2) jo ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.