MELIHAT TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU 

Senin, 18 Desember 2023

Penulis: Benny Hutabarat

Referensi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Pemilu”.

Pembahasan;

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bawaslu terdiri atas;

• 1. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum) yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

  3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

  4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain;

  5. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain;

  6. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan

  7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.

Adapun secara umum yang menjadi tugas Bawaslu adalah;

1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan;

2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

• pelanggaran Pemilu; dan

• sengketa proses Pemilu;

3. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

• perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

• perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

• sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

• pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

• pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

• penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

• penetapan Peserta Pemilu;

• pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pelaksanaan dan dana kampanye;

• pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

• pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

• pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

• rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

• pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

• penetapan hasil Pemilu;

5. mencegah terjadinya praktik politik uang:

6. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

• putusan DKPP;

• putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

• putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

• keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

• keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

8. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

9. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

10. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

12. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun secara umum yang menjadi kewajiban Bawaslu adalah; 

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

4. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9.  membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.