KAMPANYE PEMILU OLEH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN    

Jumat, 26 Januari 2024

Penulis: Benny Hutabarat - Advokat

Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (“Kampanye Pemilu”). Namun, selama melaksanakan Kampanye Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan :

1. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Selain itu, pada saat melaksanakan Kampanye Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden dilarang menggunakan fasilitas negara diantaranya;

1. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

2. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecuali apabila disewakan kepada umum;

3. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

4. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Referensi;

• Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017