PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 

Senin, 22 April 2024

Penulis: Benny Hutabarat

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Aturan mengenai Mahakamah Konstitusi diatur dalam;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014; dan

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Untuk selanjutnya disebut sebagai UUMK.

Dalam segala perkara yang dimohonkan kepadanya, Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Adapun dalam sidang Mahkamah Konstitusi, permohonan diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Referensi;

• Pasal 1 angka 1 UUMK

• Pasal 45 ayat (1) UUMK

• Pasal 28 ayat (1) UUMK

• Pasal 10 ayat (1) huruf d UUMK