PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Kamis, 29 Februari 2024

Penulis: Benny Hutabarat

Terstruktur, sistematis, dan masif merupakan suatu ungkapan yang digunakan terhadap suatu Pelanggaran Administratif Pemilu. 

• Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kelektif atau secara bersama-sama.

• Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

• Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Ilustrasi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;

• Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

• Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana uraian berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi ketentuan:

1. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) provinsi;

2. untuk Pemilu DPD, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam satu provinsi;

3. untuk Pemilu DPR, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam satu daerah pemilihan;

4. untuk Pemilu DPRD Provinsi, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam satu daerah pemilihan; atau

5. untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kelurahan dalam satu daerah pemilihan.

Pemberian sanksi terhadap uraian dimaksud diatas, tidak menggugurkan sanksi pidana 

Referensi:

Pasal 286 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum