OBJEK DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Senin, 8 April 2024

Penulis: Benny Hutabarat

Ruang lingkup perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai “Pemilu”) meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yakni;

1. perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD Peserta Pemilu;

2. perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Keberatan yang dimaksud hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi

Referensi:

• Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 

• Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pasal 475 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017